logo pengadilan negeri subang website ramah difable

Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Pegawai dan Keuangan

1. Pedoman Pengelolaan Administrasi

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
  3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Pedoman Pengelolaan Pegawai

  1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
  2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
  3. Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  5. Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
  6. Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  7. Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  8. Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  9. Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
  11. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

3. Pedoman Pengelolaan Keuangan

  1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
  2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  5. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.02/2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022
  6. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No.65/PA/SK/XII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

4. Pedoman Pengelolaan Organisasi

  1. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  2. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  3. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
  4. Peraturan Presiden RI No,14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan